JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA

Upaya Penyelesaian Konflik Berkepanjangan Laut China Selatan Menurut Perspektif Konvensi United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS)

2024-12-28T11:27:01+00:00

Dalam perebutan kekuasaan di wilayah Laut Cina Selatan telah menjadi isu penting untuk didiksuikanoleh khalayak umum. Beberapa negara di ASEAN seperti Indonesia, serta pengaruh kekuatan Amerikadan China saling berebut di wilayah yang strategis bagi jalur perdagangan laut dan potensi sumber daya yang
melimpah. Studi ini bertujuan untukmenganalisis fenomena geopolitik di wilayah Laut Cina Selatan. Indonesia mulai “terseret” dalam sengketa Laut China Selatan sejak 2010, setelah Tiongkok mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di
wilayah utara Kepulauan Natuna. Klaim sepihak Tiongkok terus berlanjut dan memuncak pada 2016 ketika kapal penangkap ikan asal Tiongkok melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna. Studi ini bertujuan untuk memberikan arahan dan saran dari konflik tersebut. Metode kualitatif dan konsep
kepentingan nasional, geopolitik dan geostrategi digunakan untuk menganalisis studi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik laut China selatan belum dapat titik terang dikarenakan banyak pihak yang masih bersikeras untuk mempertahankan kedaulatan wilayah atas laut China selatan.

Interkonektivitas Multi Sektor dalam Upaya Pencapaian Agenda SDGs 2030 (United In Diversity)

2024-12-28T11:27:01+00:00

Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 Agenda is a mission that countries who adopt it strive to achieve. SDGs are a blueprint oriented towards peace and prosperity for a better world, with 17 goals to be achieved. Seeing the development in every country is differ to one another, there is a need for action from various sectors to jointly achieve the SDGs. These sectors are government, private, community, non-governmental organizations or NGOs is important. This collaboration is called the multi-sector role. Each sector must carry out its respective roles simultaneously. However, even though all sectors are performing their roles to achieve the 2030 SDGs, the interconnectivity of these sectors is still a discussion. In this paper, the researcher tries to describe the relationship of the multi-sector role in an effort to achieve the 2030 SDGs agenda, especially the role of NGOs through the case study of the United In Diversity Indonesia. In addition, it tries to analyze the efforts made by these sectors towards achieving the 2030 SDGs in Indonesia. The author uses qualitative methods, and finds that the role of each sector is interconnected to one another based on their duty and qualifications in each initiative for the 2030 SDGs.

Ketidakpatuhan Sudan Selatan Dalam Skema Perjanjian Internasional R-ARCSS Terkait Keterlibatan Tentara Anak Dalam Angaktan Bersenjata

2024-12-28T11:27:01+00:00

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus memahami alasan-alasan suatu aktor tidak mematuhi suatu aturan dalam Perjanjian Internasional yang telah disepakati. Dalam hal ini adalah Pemerintah Sudan Selatan yang tidak mematuhi Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan keterlibatan tentara anak dalam angkatan bersenjata. Perjanjian internasional pada dasarnya merupakan persetujan untuk mengikat para anggotanya terhadap aturan-aturan tertentu yang telah disepakati masing-masing pihak. Dalam kasus ini akan dibahas Perjanjian R-ARCSS yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang sebelumnya bertikai pada perang sipil di Sudan Selatan ditengahi oleh UN dan IGAD. Penelitan ini selanjutnya berusaha untuk mengupas aturan yang tidak dipatuhi oleh Sudan Selatan khususnya mengenai keterlibatan tentara anak dalam angkatan bersenjata dengan pertanyaan penelitian menjadi “Mengapa Sudan Selatan tetap melakukan perekrutan tentara anak walaupun sudah menandatangani perjanjian R-ARCSS?”. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan non-compliance theory, yang mana terdapat tiga variable yang akan menjawab alasan-alasan mengapa Sudan Selatan tidak mematuhi aturan dalam perjanjian internasional yang dilihat dari ketidakjelasan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang menimbulkan multitafsir (ambiguity), adanya keterbatasan kapasitas untuk mematuhi aturan atau regulasi (capacity limitations), dan adanya perubahan keadaan dalam negeri (temporal dimensions).

Kata kunci: Perjanjian Inrternasional; Tentara Anak; Angkatan Bersenjata; Sudan Selatan; Non-compliance Theory.

Abstract

This article aims to find out and understand the reasons why an actor does not comply with a rule in an agreed International Agreement. In this case it is the Government of South Sudan that does not comply with International Agreements relating to the involvement of child soldiers in the armed forces. International agreements are basically agreements to bind their members to certain rules that have been agreed upon by each party. In this case, we will discuss the R-ARCSS Agreement which was signed by the two parties who previously clashed in the civil war in South Sudan mediated by the UN and IGAD. This research further attempts to examine the regulations that South Sudan does not comply with, especially regarding the involvement of child soldiers in the armed forces with the research question being "Why does South Sudan continue to recruit child soldiers even though it has signed the R-ARCSS agreement?". This research will use qualitative methods with a non-compliance theory approach, where there are three variables that will answer the reasons why South Sudan does not comply with the rules in international agreements as seen from the unclear provisions in the agreements which give rise to multiple interpretations (ambiguity), the existence of limited capacity to comply with rules or regulations (capacity limitations), and changes in domestic conditions (temporal dimensions).

Keywords: International Agreement; Child Soldiers; Armed Force; South Sudan; Non-compliance Theory.

Warisan Budaya Pemikat Dunia: Revitalisasi Kota Lama Semarang dalam Paradiplomasi Global

2024-12-28T11:27:01+00:00

Abstrak

Revitalisasi Kota Lama Semarang merupakan upaya penting dalam melestarikan warisan budaya Indonesia sekaligus meningkatkan diplomasi budaya di kancah internasional. Kawasan ini tidak hanya dipulihkan untuk mempertahankan identitas sejarahnya, tetapi juga diposisikan sebagai alat untuk memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain melalui pendekatan paradiplomasi. Penelitian ini membahas bagaimana revitalisasi Kota Lama berfungsi sebagai bagian dari soft power, di mana budaya digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan identitas Indonesia ke dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan menelaah berbagai sumber terkait pelestarian budaya dan diplomasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kolaborasi internasional, pemanfaatan teknologi digital, dan keterlibatan masyarakat lokal menjadi langkah penting dalam mempertahankan keberlanjutan dan memperkuat daya tarik Kota Lama di tingkat global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan revitalisasi terletak pada sinergi antara pelestarian budaya dan modernisasi, yang menjadikan Kota Lama sebagai ikon budaya dan bagian dari diplomasi lunak Indonesia.

Kata Kunci: Revitalisasi, Paradiplomasi, Soft power, Identitas, Globalisasi, Kota Lama Semarang, Pelestarian

Abstract

The revitalization of Semarang Old Town is a crucial initiative aimed at preserving Indonesia’s cultural heritage while enhancing its cultural diplomacy on the international stage. This site is not only restored to retain its historical identity but is also positioned as a tool for strengthening Indonesia’s diplomatic ties with other countries through paradiplomacy. This study examines how the revitalization of Semarang Old Town functions as a component of soft power, where culture is utilized as a medium for introducing Indonesia's identity globally. The research method used is a qualitative literature review, analyzing various sources related to cultural preservation and diplomacy. The findings indicate that international collaboration, the use of digital technology, and local community involvement are essential steps in maintaining sustainability and enhancing the appeal of Semarang Old Town globally. The study concludes that the success of revitalization lies in balancing cultural preservation with modernization, establishing Semarang Old Town as a cultural icon and part of Indonesia's soft diplomacy.

Keywords: Revitalization, Paradiplomacy, Soft power, Identity, Globalization, Semarang Old Town, Preservation

Relevansi Komponen Kualitas Manusia Terhadap Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kota Surakarta

2024-12-28T11:27:01+00:00

Surakarta telah berkali-kali melakukan upaya globalisasi melalui keterlibatannya dalam hubungan internasional. Sebagai the Spirit of Java, Kota Surakarta diunggulkan sebagai pusat kebudayaan Jawa yang memiliki kekayaan budaya melimpah. Peran aktif Surakarta dengan identitasnya sebagai Kota Budaya telah mengantarkannya menjadi bagian dari Jaringan Kota Kreatif UNESCO (UCCN) pada tahun 2023 dengan bidang kreatif kerajinan dan kesenian rakyat. Penelitian ini menggunakan konsep paradiplomasi dan pengembangan pariwisata berkelanjutan (STD) untuk menjabarkan upaya paradiplomasi Surakarta dalam membangun pariwisata berkelanjutan, terutama dalam promosi budaya kerajinan dan kesenian rakyat. Penelitian ini secara lebih spesifik akan mengevaluasi relevansi aspek sosial dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Aktor paradiplomasi seringkali memberikan penekanan pada output ekonomi untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Oleh karena itu, aspek sosial menjadi fokus penekanan dalam penelitian ini. Terlebih lagi, paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Surakarta menggunakan instrumen budaya sehingga kualitas manusia merupakan komponen penting untuk mengukur efektivitas paradiplomasi. Metode yang digunakan adalah campuran, dengan kuantitatif melalui model regresi linier sederhana dan kuantitatif melalui pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas dasar manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan di Surakarta daripada aspek ekonomi. Upaya paradiplomasi dijabarkan melalui dua sektor, yaitu kerajinan dan kesenian rakyat.

Kata Kunci: Paradiplomasi, Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Surakarta, UCCN, Kualitas Manusia, Regresi Linier Sederhana

IORA: Peluang bagi Indonesia dalam Upaya Peningkatan Kerjasama Indonesia - Timur Tengah

2024-12-28T11:27:01+00:00

Sejak 2017, IORA (The Indian Ocean Rim Association) akhirnya berhasil menggelar Summit pertama yang menjadikan organisasi ini tidak lagi dilevel pertemuan antar menteri namun antar kepala negara. Indonesia memiliki banyak peluang dalam Organisasi ini, terutama dengan meningkatkan kerjasama dengan wilayah Timur Tengah dan Afrika yang memang belum banyak memiliki media kerjasama yang cukup kuat. IORA dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, maka dijelaskan bahwa Indonesia, pertama, dapat menjadikan IORA sebagai loncatan untuk kerjasama kemitraan strategis, terutama dalam mempelopori terbangunnya hubungan perdagangan yang lebih intensif antara Indonesia dengan Timur Tengah. kedua, IORA bisa menjadi wadah untuk meraih secara langsung kerjasama di bidang ekonomi seperti pembentukan mekanisme penangkapan ikan, dan sumber daya laut lainnya, bahkan kedepan mungkin dapat membentuk mekanisme batasan tariff dan bea masuk khusus negara di Samudra Hindia. Dalam kerangka hubungan dengan Timur Tengah Indonesia dapat mengembangkan kerjasama dengan fokus pada produk kelautan, sector tekstil, produk bersertifikasi halal dengan Timur Tengah. Indonesia sebagai gateway Timur Tengah ke Pasifik juga perlu memperhatikan pertama, tersedianya kualitas infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan yang baik bagi transit barang dan kapal cargo dari Timur Tengah maupun Pasifik. Kedua, keamanan laut antara timur Tengah dan Asia yaitu kawasan Samudra Hindia harus terjaga dengan baik.

Perang dan Lingkungan: Menelaah Konsekuensi Ekologis Perang dan Perlindungan Hukum

2024-12-28T11:27:01+00:00

Dalam konflik kekerasan bersenjata, selain penderitaan manusia dan kerusakan infrastruktur, terdapat dampak yang cukup besar terhadap lingkungan. Dampak konflik bersenjata dan perang melampaui pertimbangan sosial-politik dan ekonomi. Dampak ini menyebabkan kerusakan ekosistem yang meliputi kerusakan habitat, polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi sumber daya, antara lain, dan ini terus berlanjut lama setelah konflik berakhir. Penelitian ini menyoroti dampak lingkungan dari konflik bersenjata berskala besar, khususnya, perang yang melibatkan Israel-Palestina, perang Irak, atau perang Vietnam. Penelitian ini meneliti bagaimana bencana lingkungan terlibat melalui penggundulan hutan, perang kimia, polusi udara, polusi air, erosi situs selama konflik ini. Penelitian ini berupaya menjawab masalah ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif, meninjau literatur dan studi kasus. Data yang digunakan meliputi jurnal akademik, informasi yang diberikan oleh lembaga internasional serta studi kasus yang terkait dengan wilayah yang terkena dampak konflik. Analisis ini didasarkan pada konsep keamanan lingkungan dan perang, yang menyatakan bahwa kerusakan lingkungan menimbulkan bahaya bagi ekosistem dan meningkatkan kekacauan sosial-politik yang berujung pada konflik yang berkepanjangan. Instrumen hukum internasional lain yang diteliti meliputi Konvensi Jenewa, the Environmental Modification Convention (ENMOD), dan Statuta Roma dari the International Criminal Court (ICC), yang diperiksa kapasitasnya untuk memastikan integritas lingkungan selama perang. Selain itu, fungsi UNEP dan berbagai LSM terkait perlindungan lingkungan di wilayah yang terkena dampak perang juga diteliti. Sementara perdebatan gerakan senjata global masih berlangsung, tantangan baru muncul dalam bentuk perlindungan dan rehabilitasi alam setelah perang.